Jakarta – Berdasarkan survei terbaru dari Adidaya Institute, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meraih tingkat kepercayaan tertinggi di antara lembaga negara, dengan angka mencapai 81 persen menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei ini dilakukan pada bulan September 2026 dan menunjukkan bahwa mayoritas responden menaruh kepercayaan kepada TNI.
Dalam survei yang sama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diukur. Lembaga kepresidenan menempati posisi kedua dengan tingkat kepercayaan 76 persen, sedangkan Bawaslu berada di urutan ketiga dengan 74 persen.
Hasil dari survei Adidaya Institute ini mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap berbagai lembaga negara selama menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Kepercayaan yang tinggi terhadap TNI menunjukkan bahwa institusi ini masih dianggap sebagai pilar yang kuat dalam menjaga stabilitas negara.
Dalam rincian hasil survei tersebut, sebanyak 81 persen responden menyatakan percaya kepada TNI, sementara 14 persen lainnya mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap lembaga tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa TNI berhasil mempertahankan citra positif di mata masyarakat.
Tingkat kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan juga cukup signifikan, yaitu 76 persen, meskipun 20 persen responden mengaku tidak percaya kepada lembaga ini. Hal ini mungkin menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun kepercayaan publik di tengah berbagai isu yang berkembang.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menempati peringkat ketiga dalam daftar tersebut. Sebanyak 74 persen responden menyatakan percaya kepada lembaga pengawas pemilu ini, sedangkan 18,5 persen menyampaikan ketidakpercayaan mereka. Angka ini menunjukkan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia.
Ketiga lembaga ini menjadi bagian dari evaluasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Hasil survei tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki hubungan dengan publik.
Survei Adidaya Institute dilaksanakan pada periode 15 hingga 21 September 2026, melibatkan 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianggap representatif untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.
Selain mengukur kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, survei ini juga meminta responden untuk menilai kinerja beberapa pimpinan lembaga penegak hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memperoleh penilaian tertinggi.
Sebanyak 32,8 persen responden memberikan penilaian positif terhadap Setyo Budiyanto sebagai pimpinan KPK. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menghargai upaya lembaga ini dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Di posisi selanjutnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan penilaian sebesar 28,5 persen. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berada di urutan ketiga dengan 23,3 persen. Penilaian ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, memperoleh penilaian sebesar 15,3 persen. Hasil-hasil ini menggambarkan bagaimana responden mengevaluasi kinerja empat pimpinan lembaga penegak hukum yang menjadi fokus dalam survei tersebut.
Dengan demikian, hasil survei ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tingginya kepercayaan kepada TNI menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat lembaga ini sebagai simbol stabilitas dan keamanan, sementara lembaga lain diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meraih kepercayaan yang lebih besar dari publik.
