Pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran bantuan sebesar Rp1,23 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang mengalami dampak paling parah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan ini merupakan hasil dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, dengan pengiriman tahap pertama dilakukan pada 7 September 2026 dan tahap kedua pada 22 Oktober 2026. “Hari ini kami telah mentransfer bantuan tahap kedua dari pemerintah pusat. Total dana yang disalurkan mencapai Rp1,235 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam pernyataannya pada Kamis (22/10/2026).
Provinsi yang mendapatkan alokasi bantuan tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Selain itu, 35 pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut juga menerima dukungan anggaran untuk mengatasi masalah akibat karhutla. Sugiono menekankan bahwa Presiden terus memantau secara langsung penanganan karhutla dan perkembangan situasi setiap hari. Dalam hal ini, Presiden mengarahkan agar dana bantuan difokuskan untuk perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan.
Bantuan ini juga ditujukan untuk pemulihan fasilitas, seperti rumah oksigen dan penanganan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut. “Prioritas selanjutnya adalah untuk upaya pemadaman kebakaran, serta berbagai tindakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Ini termasuk penambahan sarana seperti alat pelindung diri, pompa air, tangki air, dan selang pemadaman. Kami juga akan menyediakan alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, serta operasional dan mobilisasi personel untuk pemadaman karhutla,” jelasnya.
Dukungan logistik juga menjadi prioritas dalam bantuan ini, terutama bagi para personel yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran. Sugiono menjelaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang berada di lokasi terdampak. Saat ini, sekitar 71 ribu personel telah dikerahkan untuk menangani situasi karhutla dengan berbagai upaya dan operasi baik melalui jalur darat maupun udara.
Sugiono berharap bantuan anggaran ini dapat mempercepat penanganan terhadap situasi darurat akibat karhutla. “Bantuan yang diberikan diharapkan mampu mempercepat respon terhadap keadaan darurat karhutla, serta membantu masyarakat yang terkena dampak seoptimal mungkin. Ini juga merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
