Sekda Jabar Instruksikan Pembentukan Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah, Camat dan Kepala Dinas Harus Terlibat Langsung
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, telah mengeluarkan instruksi untuk memperkuat kolaborasi antar sektor guna memastikan bahwa tidak ada anak yang berusia sekolah kehilangan akses pendidikan. Dalam upaya ini, pemerintah provinsi berencana membentuk tim yang bertugas mengejar anak-anak yang tidak bersekolah hingga tingkat desa dan kelurahan, melibatkan camat serta kepala desa dalam prosesnya.
Herman menekankan bahwa masalah anak yang tidak bersekolah (ATS) tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Pentingnya kolaborasi di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga pemerintahan desa, sangat diperlukan untuk mengidentifikasi alasan di balik ketidakhadiran anak di sekolah dan memastikan mereka kembali mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Ia mengungkapkan, “Minggu depan, kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Para camat akan bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memberikan edukasi kepada kepala desa dan lurah di seluruh Jawa Barat. Kami akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di tingkat desa.” Pernyataan ini disampaikan Herman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Pendekatan yang tepat terhadap permasalahan anak yang tidak bersekolah harus dimulai dengan pemahaman tentang kondisi riil keluarga, bukan sekadar menganggap bahwa anak atau orang tuanya tidak mau bersekolah. Herman menilai bahwa faktor ekonomi, tuntutan untuk membantu pekerjaan orang tua, dan kondisi disabilitas merupakan beberapa hal yang dapat menjadi penghalang bagi anak untuk mengakses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir dengan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Jangan hanya berpikir, kenapa anak tidak sekolah? Kita perlu memahami konteksnya. Ada anak-anak yang harus membantu orang tua mereka bekerja di ladang atau berdagang. Ada keluarga yang membutuhkan dukungan, serta anak-anak dengan disabilitas. Situasi ini sangat bervariasi,” jelasnya.
Herman percaya bahwa banyak masalah terkait anak yang tidak bersekolah dapat diatasi jika pemerintah mampu memberikan solusi yang fleksibel dan sesuai dengan keadaan keluarga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.
Ia menambahkan bahwa waktu belajar yang lebih fleksibel, termasuk di akhir pekan atau di luar jam kerja, dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang mengalami kendala dalam mengikuti pendidikan formal. “Apabila kita memberikan solusi yang kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya yakin mereka mau berpartisipasi. Saya sudah mengunjungi beberapa keluarga yang anaknya tidak bersekolah, dan setelah diajak berbicara serta diberikan alternatif, mereka bersedia,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap anak di Jawa Barat dapat kembali mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Komitmen pemerintah provinsi untuk membentuk tim pemburu anak tidak sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini.
Melalui kerja sama yang solid dan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan riil keluarga, diharapkan bahwa anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah dapat kembali ke jalur pendidikan. Dengan adanya tim pemburu anak tidak sekolah, diharapkan akan ada penanganan yang lebih cepat dan efektif terhadap masalah ini, sehingga tidak ada anak yang terabaikan dalam mendapatkan pendidikan.
Pendidikan adalah hak setiap anak, dan upaya untuk memastikan bahwa hak tersebut dipenuhi adalah tanggung jawab bersama. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah hingga keluarga dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan bagi semua anak. Upaya ini bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan generasi yang akan datang, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi bangsa.
Dari semua upaya yang dilakukan, kolaborasi antara berbagai sektor menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Adanya tim pemburu anak tidak sekolah diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengatasi masalah ketidakhadiran anak di sekolah, serta menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.
