Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 120 kasus yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah diproses di Kementerian Kehutanan. Dalam rangka memperkuat penanganan perkara ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna menyelaraskan pendekatan dalam menangani kasus-kasus tersebut.
Raja Juli menyampaikan bahwa pertemuan koordinasi berikutnya direncanakan berlangsung pada pekan depan. Dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan akan melakukan diskusi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mencocokkan data terkait perkara yang sedang ditangani oleh kedua institusi tersebut.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat penegakan hukum dalam konteks penanganan karhutla. Menurut Raja Juli, penanganan kebakaran hutan tidak hanya perlu dilakukan dengan pemadaman api, tetapi juga harus diimbangi dengan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Pernyataan ini disampaikan oleh Raja Juli dalam sebuah konferensi pers mengenai penanganan karhutla, yang sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya baru saja bertemu dengan Bapak Kapolri, dan kami telah melaporkan bahwa saat ini ada 120 kasus yang sedang dalam proses di Kementerian Kehutanan,” ujar Raja Juli.
Raja Juli menekankan pentingnya pertemuan antara tim penegakan hukum di Kementerian Kehutanan dan Bareskrim Polri untuk memetakan langkah-langkah penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Melalui koordinasi ini, kedua institusi akan mengidentifikasi kasus-kasus yang ditangani secara terpisah oleh masing-masing lembaga, serta menentukan perkara-perkara yang dapat disinergikan untuk penanganan yang lebih efektif.
“Diharapkan pekan depan, Bapak Dirjen Gakum akan berkoordinasi dengan Bapak Kabareskrim untuk mencocokkan data kasus-kasus mana yang ditangani secara terpisah oleh kepolisian dan mana yang bisa ditangani secara bersama-sama,” tambahnya.
Pencocokan data ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan proses penegakan hukum agar lebih terkoordinasi dan efisien.
Walaupun demikian, Raja Juli belum memberikan rincian mengenai jenis pelanggaran yang ada, jumlah tersangka, atau tahapan hukum dari setiap kasus. Dia juga tidak mengonfirmasi apakah semua 120 kasus tersebut telah memasuki tahap pidana.
Kementerian Kehutanan tetap membuka kemungkinan untuk melakukan penanganan pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat, jika ada indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur hukum yang berlaku.
