Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi kembali implementasi wajib militer terbatas sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan nasional Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa penguatan sistem pertahanan tidak hanya bergantung pada kekuatan TNI, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat yang terlatih, yang dapat berfungsi sebagai dukungan vital dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul.
“Tanpa keraguan, saya berpendapat bahwa doktrin ini masih sangat relevan. Hanya saja, kompleksitas ancaman yang dihadapi kini semakin beragam, terutama dengan munculnya peperangan asimetris dan hibrid yang semakin luas. TNI memikul tanggung jawab yang berat, ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran yang ada,” jelas Said, dalam pernyataannya yang dirilis pada Selasa (6/10/2026).
Said menegaskan bahwa penguatan peran masyarakat terlatih tidak dimaksudkan untuk mengurangi fungsi TNI. Sebaliknya, TNI tetap harus berperan sebagai kekuatan utama dalam pertahanan, sekaligus diperkuat untuk menjadi lebih profesional dan memenuhi kriteria Minimum Essential Force (MEF).
“Untuk menghadapi berbagai tantangan pertahanan, TNI memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berfungsi secara profesional, serta memiliki kesiapan untuk mengeskalasi kekuatan masyarakat terlatih. Masyarakat yang terlatih tidak berarti mengesampingkan prioritas utama dalam membangun postur TNI yang kuat, yang memenuhi kriteria Minimum Essential Force (MEF). Namun, kita perlu mempertimbangkan kembali konsep komponen cadangan (komcad) sebagai lapisan pertahanan,” tambahnya.
Menurut Said, pengembangan konsep Komponen Cadangan (Komcad) juga perlu diperluas. Ia menyarankan agar Indonesia mulai mempertimbangkan penerapan wajib militer terbatas, terutama untuk membentuk kedisiplinan, meningkatkan kesadaran bela negara, serta membangun kultur yang mendukung pertahanan nasional di kalangan generasi muda.
“Kita juga harus memikirkan tentang pengembangan Komcad. Mungkin sudah saatnya untuk menerapkan wajib militer terbatas, yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Komcad, tetapi juga untuk membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pembangunan semesta, khususnya di kalangan generasi muda,” terangnya.
Ia mengusulkan agar pendidikan terpadu bagi anak-anak berusia 18 tahun melibatkan kolaborasi antara sekolah, TNI, Polri, dan praktisi. Pendidikan ini diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, karakter yang baik, serta pemahaman yang mendalam mengenai bela negara.
“Sudah saatnya bagi anak-anak berusia 18 tahun untuk mendapatkan pendidikan yang menekankan pada kedisiplinan, karakter yang baik, dan pemahaman tentang bela negara melalui program pendidikan terpadu yang melibatkan sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi, untuk pelatihan dan pembinaan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk membangun budaya yang lebih produktif, meningkatkan inovasi, dan mengembangkan karakter luhur di kalangan anak muda,” ungkapnya.
