Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar triliunan rupiah yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat. Dana ini digunakan untuk mendanai operasional sekolah, memberikan subsidi kepada ribuan siswa di sekolah swasta, serta mengurangi risiko anak-anak yang terancam putus sekolah di wilayah tersebut.
“Semua ini didanai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Jabar. Dengan demikian, pendidikan di Jabar dapat diakses secara gratis berkat kontribusi warga Jabar sendiri,” ungkap Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Bandung pada hari Selasa.
Dedi, yang akrab disapa KDM, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang patuh dalam membayar pajak. Dari penerimaan pajak ini, anggaran sebesar Rp1,2 triliun dialokasikan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru. Anggaran tersebut mendukung layanan dasar bagi hampir satu juta siswa, termasuk untuk pembayaran listrik, air, pembangunan ruang kelas, serta pembangunan sekolah baru.
Selain mendukung sekolah negeri, KDM juga menjelaskan bahwa pajak masyarakat dialokasikan sebesar Rp73 miliar pada tahun 2026 untuk menyubsidi 31.663 siswa SMA/SMK swasta yang tidak diterima melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Program ini dikenal sebagai Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Skema bantuan SSK mencakup pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) rutin yang mencapai Rp150.000 per bulan untuk siswa SMA dan Rp175.000 per bulan untuk siswa SMK. Selain itu, terdapat juga bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang memberikan uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa setiap tahunnya.
Pemprov Jabar juga telah menyalurkan dana sebesar Rp70 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu perlengkapan sekolah. Bantuan ini mencakup seragam, tas, sepatu, dan buku yang bernilai Rp1,8 juta per tahun bagi 38.887 siswa dari keluarga kurang mampu.
Untuk mengurangi angka putus sekolah, Pemprov Jabar menyiapkan dana sebesar Rp70 miliar yang akan digunakan untuk membayar iuran bulanan bagi 117.457 siswa yang terancam putus sekolah. Masing-masing siswa akan menerima bantuan senilai Rp600.000 per tahun.
Dedi Mulyadi mengajak seluruh warga untuk terus mendukung dan mengawasi keberlanjutan pembangunan pendidikan di Jawa Barat dengan tetap taat dalam membayar pajak. Manfaat nyata dari kontribusi ini akan kembali kepada masyarakat, meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak di Jabar.
