Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional Dilantik, Profesor Satyawan Terpilih oleh Dudung
Jakarta – Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diharapkan segera terwujud. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrachman, mengungkapkan bahwa badan ini ditargetkan untuk dilantik dalam waktu dekat, meskipun dia belum bisa memastikan jadwal maupun nama-nama calon yang akan menduduki posisi penting di lembaga tersebut.
Dalam rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Dudung menjelaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini.
“Sepertinya sudah ada perkembangan, semoga minggu depan proses pelantikan bisa dilakukan,” ungkap Dudung.
Ketika ditanya mengenai siapa yang akan memimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan. Namun, ia menegaskan bahwa informasi ini masih bersifat tidak pasti dan berdasarkan apa yang didengarnya saja.
“Kalau tidak salah, nama yang muncul adalah Profesor Satyawan, yang berasal dari Kementerian Kehutanan,” jelasnya.
Saat ditanya lebih lanjut apakah Profesor Satyawan merupakan Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, Dudung kembali menekankan ketidakpastiannya dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah seorang ahli di bidang tersebut.
“Dia adalah seorang yang berpengalaman, jika tidak salah,” kata Dudung.
Pernyataan yang disampaikan oleh Dudung belum memberikan kepastian resmi mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Selain itu, jadwal pelantikan yang diharapkan berlangsung dalam waktu dekat juga masih belum dapat dipastikan.
Selain rencana pelantikan badan ini, Dudung menambahkan bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah yang menjadi sorotan.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama dalam penanganan karhutla. Di antara provinsi tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapatkan perhatian ekstra.
Di Kalimantan Tengah, daerah Tanjung Puting dan sekitarnya menjadi salah satu prioritas karena terdapat taman nasional yang harus dilindungi, termasuk satwa yang hidup di dalamnya.
Dudung menginformasikan bahwa operasi pemadaman melalui udara telah dilakukan. Namun, situasi asap yang sangat tebal menghambat upaya pemadaman dari udara untuk menjangkau beberapa titik kebakaran yang ada. Oleh karena itu, strategi penanganan lebih banyak mengandalkan operasi darat.
Menurutnya, operasi darat dilakukan dengan cara memadamkan api langsung dari permukaan tanah, terutama di area yang sulit dijangkau oleh helikopter atau kendaraan operasional lainnya.
