Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan potensi pemotongan gaji para menteri jika situasi krisis di Timur Tengah semakin memburuk dan berdampak negatif pada perekonomian negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat konferensi pers usai melaksanakan salat di Surau Bomba, Cyberjaya, pada 17 April 2026. Ia menekankan bahwa langkah tersebut bisa dipertimbangkan seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi.
Namun, Anwar juga berpendapat bahwa gaji para menteri saat ini sudah tergolong rendah. Yang lebih penting, menurutnya, adalah kinerja mereka dalam menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat.
“Yang terpenting adalah mereka melayani dengan baik,” ungkap Anwar Ibrahim, seperti yang dilaporkan oleh The Straits Times pada Minggu, 19 April 2026.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pertanyaan tentang apakah Malaysia akan mengikuti langkah Indonesia yang berencana melakukan pemotongan gaji menteri sebagai bagian dari strategi pengetatan fiskal yang lebih luas.
“Saya pribadi tidak keberatan jika tidak mendapatkan gaji. Namun, gaji itu adalah hak mereka selama mereka melaksanakan pekerjaan dengan baik, dan saya rasa itu adalah hal yang wajar,” jelasnya.
“Namun, jika kondisi ekonomi semakin parah, pemotongan gaji bisa menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan,” tambahnya.
Langkah efisiensi anggaran kini menjadi perhatian di banyak negara Asia, seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga energi dan gangguan pada rantai pasokan internasional.
Krisis ini telah memberikan dampak signifikan bagi banyak negara, termasuk Malaysia, yang harus berupaya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pernyataan Anwar mengenai kemungkinan pemotongan gaji menteri menunjukkan bahwa pemerintah bersedia untuk mengeksplorasi berbagai langkah penyesuaian fiskal jika situasi ekonomi memburuk.
Meskipun keputusan resmi belum diambil, sinyal ini menunjukkan bahwa Malaysia mulai mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi dampak lanjutan dari krisis global.
Di Indonesia, isu pemotongan gaji menteri juga sempat mencuat sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hingga saat ini, usulan tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintahan.
