Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengemukakan isu yang menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai wilayah di tanah air. Dengan total 514 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, Prabowo menilai bahwa kekuatan pertahanan saat ini belum memadai untuk menjaga luasnya wilayah yang harus dilindungi.
Menurut Prabowo, penambahan kekuatan TNI sangat diperlukan agar sistem pertahanan dan keamanan negara dapat terdistribusi dengan lebih merata. Ia mencermati bahwa kondisi geografis Indonesia yang sangat luas membuat konsentrasi satuan pertahanan di wilayah tertentu tidak cukup untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh daerah.
“Negara kita ini sangat luas. Kita memiliki 514 kabupaten, dan setiap kabupaten itu memiliki ukuran yang signifikan. Bukan kabupaten kecil-kecil, melainkan kabupaten yang besar,” ujar Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, yang disiarkan pada 17 September 2026.
Masalah ini, lanjut Prabowo, dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah kabupaten dan jumlah batalion yang tersedia. Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa jika setiap kabupaten diasumsikan memiliki satu batalion, masih ada lebih dari 360 kabupaten yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.
Kesenjangan dalam kehadiran aparat keamanan ini tidak hanya menyangkut aspek pertahanan, tetapi juga berhubungan dengan kurangnya pengawasan terhadap wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Prabowo menekankan bahwa kekayaan yang terdapat di wilayah tersebut menjadi sasaran empuk bagi praktik ilegal.
“Di sana terdapat kekayaan kita. Selama ini, banyak terjadi illegal logging, illegal mining, dan pembukaan kebun-kebun liar yang merugikan,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa luasnya wilayah yang harus diawasi tanpa dukungan kekuatan pertahanan yang memadai membuka peluang bagi berbagai aktivitas ilegal. Ia memberikan contoh mengenai keberadaan kebun kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang.
Oleh karena itu, penguatan TNI yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah dipandang Prabowo sebagai bagian dari pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjangkau dan melindungi seluruh wilayah Indonesia dengan lebih efektif.
Di tengah rencana tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa peningkatan kekuatan pertahanan tidak harus diartikan sebagai pengeluaran yang sangat besar untuk anggaran militer jika dibandingkan dengan ukuran perekonomian negara.
“Anggaran kita termasuk yang terkecil di ASEAN. Meskipun kami telah melakukan peningkatan, anggaran pertahanan kita tidak mencapai 2 persen dari GDP,” tegasnya.
Prabowo juga mencatat bahwa belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade terakhir berada di kisaran 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto. Ia kemudian membandingkan dengan Singapura yang mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk sektor pertahanan.
