Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera merilis Surat Edaran (SE) mengenai imbauan Work From Home (WFH) serta Program Optimasi Energi di lingkungan kerja untuk perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara daring di Jakarta pada hari Selasa, Yassierli menyatakan, “Kami akan segera mengumumkan mengenai Surat Edaran (SE) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD kepada rekan-rekan media dan masyarakat umum.”
Pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimulai setiap Jumat, dengan pelaksanaan kebijakan ini akan dimulai pada 1 April 2026 dan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penerapan WFH untuk ASN di instansi pusat dan daerah akan dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri.
Tidak hanya untuk ASN, pemerintah juga akan memberikan imbauan terkait WFH serta Program Optimasi Energi di tempat kerja kepada perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD.
Peraturan yang akan diterapkan akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan dari masing-masing sektor usaha.
Namun demikian, Menko Airlangga menjelaskan bahwa ada beberapa sektor yang tidak termasuk dalam kebijakan WFH, di antaranya adalah sektor layanan publik yang mencakup kesehatan, keamanan, dan kebersihan.
Selain itu, sektor-sektor strategis lainnya yang dikecualikan termasuk industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan.
Dalam dunia pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah akan tetap dilaksanakan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu tanpa ada pembatasan.
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa semester empat ke atas, pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan kebijakan dari kementerian terkait.
