Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera melakukan relokasi anggaran guna menangani dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi yang baru saja mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diadakan di Gedung DPR di Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Dasco menegaskan, “Kami mendorong agar relokasi anggaran yang dianggap perlu dilakukan untuk penanganan dampak bencana ini.” Dalam paparannya, ia menunjukkan urgensi tindakan cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban tewas akibat gempa di NTT telah meningkat menjadi 68 orang per tanggal 17 Agustus 2026, hari Senin.
“Data yang kami terima hingga saat ini mencatat sebanyak 68 jiwa yang kehilangan nyawa,” ungkap Berton SP Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, pada hari yang sama.
Dari total korban tersebut, sebanyak 26 orang berasal dari Kabupaten Manggarai, sementara 24 orang berasal dari Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, terdapat 4 korban dari Kabupaten Nagekeo dan 4 lainnya dari Kabupaten Sika.
Lebih lanjut, dua orang berasal dari Kabupaten Ende, dua dari Kabupaten Manggarai Barat, dan dua orang lainnya dari Kabupaten Ngada.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini melanda wilayah NTT pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan pusat gempa terletak di Kabupaten Nagekeo.
Dampak dari bencana ini sangat serius, dan upaya untuk memberikan bantuan kepada korban harus segera dilakukan. Relokasi anggaran menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima dengan cepat oleh mereka yang membutuhkan.
Pemerintah, dalam hal ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada agar penanganan bencana ini bisa lebih efektif. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan situasi di lapangan dapat segera pulih dan masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan.
Dalam konteks ini, peran DPR sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya responsif tetapi juga tepat sasaran. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan proses pemulihan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien.
Penting untuk diingat bahwa bencana alam seperti gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan respons yang cepat dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan bantuan kepada sesama. Solidaritas antarwarga menjadi kunci dalam menghadapi bencana ini.
Dalam situasi seperti ini, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana bantuan yang diberikan dialokasikan dan dimanfaatkan, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam penanganan bencana.
Relokasi anggaran bantuan korban gempa NTT menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap individu yang terdampak mendapatkan bantuan yang layak. Kesigapan pemerintah dalam merespons situasi ini akan sangat menentukan kecepatan pemulihan daerah yang terdampak.
Dengan bersatu, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat membantu mempercepat pemulihan dan membangun kembali kehidupan yang sempat terganggu akibat bencana ini. Mari bersama-sama kita tunjukkan kepedulian dan dukungan kepada mereka yang tengah berjuang menghadapi cobaan ini.
