Sebagian besar pasokan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Jalur Gaza tidak dapat mencapai tujuan mereka karena terus-menerus terhalang oleh tindakan Israel, sebagaimana dilaporkan oleh kantor informasi otoritas Gaza pada Selasa, 8 September 2026.
Menurut badan tersebut, “Pihak penjajah tidak mengizinkan masuknya hingga 65 persen dari kebutuhan pasokan makanan, sementara lebih dari 90 persen penduduk Gaza tidak mampu membeli makanan yang mereka butuhkan.”
Data dari Otoritas Palestina menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen warga Gaza masih bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka.
Pada 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas, dengan perantara Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turki, berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza, yang dikukuhkan dalam KTT di Sharm El-Sheikh, Mesir pada 13 Oktober 2025.
Kesepakatan ini mencakup pelaksanaan gencatan senjata, pembebasan sandera di Gaza yang akan ditukar dengan tahanan Palestina, peningkatan saluran bantuan kemanusiaan, serta tahap penarikan pasukan militer Israel dari wilayah tersebut.
Namun, pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata ini masih jauh dari selesai, karena pihak-pihak terkait terlibat dalam perselisihan mengenai langkah mana yang harus diambil terlebih dahulu.
Israel menginginkan pelucutan senjata Hamas dilakukan sebelum mereka melanjutkan penarikan pasukan, sementara Hamas bersikukuh agar Israel terlebih dahulu menghentikan serangan, menarik mundur pasukan militer, dan memenuhi komitmen terkait bantuan kemanusiaan.
