Presiden Prabowo saat ini tengah mengimplementasikan delapan program unggulan sebagai bagian dari strategi besar yang bertujuan untuk mengatasi masalah struktural di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan delapan program unggulan dalam kabinetnya.
Ekonom dari Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Evaluasi dan reshuffle harus berbasis pada kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan di depan publik,” ucap Bramastyo dalam keterangannya yang dirilis pada Jumat, 27 Februari 2026.
“Siapa pun yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas, tidak transparan, dan tidak memberikan dampak nyata seharusnya diganti,” tambahnya.
Bram kembali menekankan bahwa strategi kebijakan Big Bang dan Big Push yang digagas oleh Presiden Prabowo tidak akan berhasil jika kabinet pemerintahan diisi oleh individu yang tidak mengerti kerangka kerja dan tidak mampu menjalankan program-program tersebut.
Para pembantu Presiden harus berfungsi sebagai pendorong bagi strategi Big Bang-Big Push, bukan justru menjadi penghambat. “Kedua strategi ini hanya dapat berhasil jika kabinet diisi oleh pemimpin yang mampu mengeksekusi (delivery leaders) dan bukan sekadar komunikator,” ujar Bram.
Meskipun ia tidak menyebutkan nama-nama menteri yang dinilai kurang berkontribusi dalam mendukung delapan program unggulan Presiden Prabowo, Bram yakin bahwa Presiden Prabowo pasti mengetahui kementerian mana yang belum berfungsi secara optimal dalam melaksanakan program-program tersebut.
“Setidaknya semua kementerian yang berkaitan dengan delapan program unggulan, terutama yang berkaitan dengan Mesin Ekonomi, perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo. Kami sepenuhnya menyerahkan penilaian ini kepada hak prerogatif Presiden,” jelasnya.
Sebelumnya, hasil survei dari Adidaya Institute mengungkapkan bahwa 43 persen ahli percaya bahwa tiga program unggulan Prabowo-Gibran (Kampung Nelayan, KDKMP, dan 3 Juta Rumah) berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Survei tersebut menunjukkan bahwa tiga program ini dianggap dapat menciptakan produksi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan perputaran uang di daerah.
Survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute berlangsung dari Desember 2025 hingga Februari 2026 di 12 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Ternate.
