Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal yang baru saja dibentuk langsung menunjukkan aksi nyata. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak pembentukannya pada 14 April 2026, Satgas Haji 2026 telah berhasil mengungkap berbagai praktik penipuan yang menargetkan calon jemaah.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Satgas Haji tahun ini mengadopsi pendekatan yang komprehensif, mulai dari upaya pencegahan hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan.
“Satgas Haji tahun ini berkomitmen untuk fokus pada pencegahan dan penegakan hukum secara profesional, terutama terhadap individu-individu yang berulang kali terlibat dalam penipuan,” ujar Wakapolri di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, pada hari Kamis, 30 April 2026.
Langkah-langkah cepat ini merupakan hasil sinergi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah. Kedua institusi ini telah melakukan pertukaran informasi serta pemetaan terhadap individu-individu yang diduga terlibat dalam praktik haji ilegal.
Hasil dari pemetaan tersebut cukup mengejutkan. Terungkap bahwa ada sejumlah pelaku yang menggunakan modus operandi yang sama berulang kali, bahkan melakukan penipuan hingga puluhan kali.
Tidak hanya berfokus pada pengawasan di dalam negeri, upaya pengawasan juga diperluas hingga ke luar negeri. Polri berencana untuk bekerja sama dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia, termasuk mereka yang terlibat dalam masalah hukum.
Langkah ini diambil setelah terjadinya kasus di mana tiga WNI diamankan oleh aparat keamanan di Arab Saudi terkait dugaan pemalsuan dokumen haji.
Sejak pembentukannya, Satgas Haji 2026 telah mencatat peningkatan laporan dari masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 115 laporan telah diterima, di mana 68 kasus masih dalam proses penyelesaian.
Penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Meskipun mediasi dan keadilan restoratif menjadi prioritas utama, apabila kesepakatan tidak tercapai, proses hukum akan dilakukan secara tegas.
Di sisi lain, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Polri dalam memberantas praktik haji ilegal yang merugikan masyarakat luas.
“Kami memastikan bahwa negara hadir secara utuh, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci, untuk melindungi jemaah dari berbagai bentuk kejahatan,” jelasnya.
Ke depannya, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Haji akan terus diperkuat, termasuk rencana untuk melibatkan unsur kepolisian dalam struktur Amirul Hajj guna mendukung keamanan dan keselamatan jemaah Indonesia secara menyeluruh.
