Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan fokus utama pada jaringan jalan tol yang akan menjadi fondasi bagi konektivitas wilayah tersebut. Meskipun beberapa segmen jalan tol sudah beroperasi, penyelesaian keseluruhan proyek ini masih memerlukan waktu yang cukup lama.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa target penyelesaian pembangunan jalan tol di IKN ditetapkan pada tahun 2027.
Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan sisa pekerjaan secara bertahap, sesuai dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. “Jalan tol telah beberapa kali dibuka untuk fungsional. Namun, untuk penyelesaian secara penuh, semua rencana dari Direktorat Jenderal Bina Marga ditargetkan selesai pada 2027,” jelas Dody saat berinteraksi dengan wartawan di Rest Area KM 379 Batang, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Dody menambahkan bahwa proyek di IKN saat ini tidak sepenuhnya dikerjakan oleh pihak otoritas, melainkan lebih banyak memberikan dukungan kepada unit-unit yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek lanjutan. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pengadaan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih dan sistem pengolahan air, yang dinilai sangat mendesak bagi masyarakat setempat.
“Tapi untuk proyek besar, otoritas tidak langsung terlibat. Kami lebih banyak mendukung unit-unit yang ada dan menyelesaikan sisa pekerjaan dari sebelumnya,” ujarnya.
Mengenai pengelolaan jalan tol setelah rampung dibangun, Dody mengungkapkan kemungkinan bahwa skema pengelolaan yang diterapkan akan mengikuti pola yang telah ada, yaitu dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Ini sejalan dengan praktik pengelolaan infrastruktur jalan tol di berbagai daerah di Indonesia yang melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta.
“Biasanya dikelola oleh BUJT. Itu sudah menjadi pola yang berlaku,” tambahnya.
Selain membahas kemajuan pembangunan tol di IKN, Dody juga menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam sistem transportasi, termasuk rencana untuk menerapkan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF). Meski demikian, ia menegaskan bahwa implementasi teknologi tersebut masih memerlukan serangkaian uji coba sebelum diperluas ke seluruh wilayah.
“Hal ini hanya dapat dipastikan melalui hasil uji coba. Jika belum diuji, kita tidak bisa memberikan pernyataan,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun teknologi serupa telah diterapkan di beberapa negara lain, Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda, termasuk faktor cuaca dan kompleksitas lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa memastikan bahwa sistem telah siap secara menyeluruh.
