Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, telah memberikan tanggapan terkait kontroversi pengadaan kursi pijat senilai Rp125 juta yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Pernyataan ini muncul di tengah kritik tajam dari masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah.
Bima menegaskan pentingnya Gubernur Kaltim untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, alokasi anggaran harus sejalan dengan semangat efisiensi dan prioritas yang tepat.
“Penggunaan APBD harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami mendorong agar anggaran dialokasikan berdasarkan prinsip efisiensi,” ungkap Bima saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 April 2026.
Ia meminta Rudy Mas’ud untuk meninjau kembali keputusan terkait pengadaan kursi pijat dengan harga yang cukup tinggi tersebut. Menurut Bima, hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang agar penggunaan anggaran dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh Pak Gubernur. Kami berharap beliau mempertimbangkan dan mengkaji kembali keputusan ini. Semua pengeluaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih mendesak,” jelasnya.
Bima menambahkan, jika pengadaan kursi pijat tersebut tidak dianggap sebagai prioritas, maka sebaiknya dibatalkan. Ia kembali menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah agar tidak membebani keuangan negara.
“Jika itu tidak menjadi prioritas, lebih baik dibatalkan. Jangan lanjutkan jika tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bima.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, telah menghadapi berbagai kritik dari publik. Sebelumnya, ia disorot karena proyek renovasi rumah dinas yang menelan biaya hingga Rp25 miliar dan pengadaan mobil dinas yang mencapai Rp8,5 miliar.
Kini, kritik kembali berlanjut terkait pengadaan kursi pijat seharga Rp125 juta. Dalam penjelasannya, Rudy menyatakan bahwa selama menjalankan tugas, ia sering mengemudikan mobil dinas sendiri, menempuh jarak yang cukup jauh, sehingga keberadaan kursi pijat dianggap penting untuk menjaga kondisi fisiknya.
“Kursi pijat ini diperlukan, karena saya sering melakukan perjalanan jauh dengan mobil dinas. Kami sering berangkat sebelum matahari terbit dan kembali di saat matahari sudah terbenam. Saya mengemudikan mobil sendiri,” kata Rudy dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di saluran YouTube, pada Minggu, 26 April 2026.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa para pegawainya merasa prihatin melihat kondisi kerjanya yang demikian. Mereka beranggapan bahwa keberadaan kursi pijat dapat membantu mengurangi kelelahan yang dialaminya.
“Mungkin teman-teman merasa kasihan dengan kondisi kami. Terkadang, saya juga merasa sendiri di rumah tanpa teman,” tambahnya.
Keputusan untuk mengadakan kursi pijat ini tentunya menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa orang mempertanyakan apakah pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan mengingat adanya program-program lain yang lebih mendesak dan berpengaruh terhadap masyarakat.
Penting bagi setiap pemimpin daerah untuk mempertimbangkan prioritas penggunaan anggaran. Pengadaan barang yang dirasa tidak mendesak, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan pribadi, seharusnya menjadi perhatian utama agar anggaran daerah dapat digunakan dengan tepat sasaran.
Dalam hal ini, Gubernur Kaltim perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap setiap kebijakan pengadaan yang diambil. Efisiensi dalam penggunaan anggaran bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan membantu menciptakan kepercayaan publik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan warganya sangat penting agar setiap keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh setiap pemimpin daerah dalam mengambil keputusan yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab publik. Harapannya, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan individu tertentu, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.