Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa ia merasa perlu untuk memiliki hak suara dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang akan datang. Dalam pandangannya, hal ini mirip dengan perannya dalam membantu memilih pemimpin Venezuela setelah kepemimpinan Nicolás Maduro.
Trump mengingatkan bahwa pemilihan yang keliru dapat berpotensi memicu kembali konflik dalam waktu lima tahun mendatang, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai sumber.
“Saya perlu terlibat dalam proses penunjukan, seperti yang saya lakukan dengan Delcy Rodriguez di Venezuela,” ujar Trump kepada media. Ia menilai Mojtaba Khamenei, putra dari pemimpin tertinggi yang tewas, Ali Khamenei, sebagai kandidat yang tidak memiliki pengaruh yang berarti.
Dalam wawancara tersebut, Trump menekankan bahwa ia tidak akan mendukung pengganti yang akan melanjutkan kebijakan mendiang Khamenei. Ia memperingatkan bahwa penggantian yang salah dapat membawa AS kembali ke dalam konflik. “Kami menginginkan seseorang yang mampu menghadirkan perdamaian dan harmoni bagi Iran,” tambahnya.
Hingga saat ini, Iran belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi baru setelah kematian Ali Khamenei, yang terjadi bersamaan dengan serangan gabungan yang dilakukan oleh AS dan Israel.
Mojtaba Hosseini Khamenei, putra dari Ayatollah Ali Khamenei, kini dianggap sebagai calon terkuat untuk menjabat sebagai pemimpin tertinggi yang baru.
Walaupun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran, berbagai outlet berita asal Israel dan negara-negara Barat melaporkan bahwa Mojtaba Khamenei menjadi sosok yang paling diunggulkan untuk menggantikan posisi ayahnya.
Meski tidak memiliki jabatan resmi, pria berusia 56 tahun ini dianggap sebagai anak Khamenei yang paling berpengaruh. Pada tahun 2019, ia dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Selain itu, ia juga dikenal memiliki hubungan erat dengan Pasukan Basij yang terlibat dalam penindasan protes setelah pemilihan umum Iran yang kontroversial pada tahun 2009.
Menurut ketentuan dalam Konstitusi Iran, Majelis Pakar yang beranggotakan 88 orang memiliki wewenang untuk memilih pengganti pemimpin tertinggi, sementara dewan sementara akan menjalankan tugas kepemimpinan untuk masa transisi.