Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penanganan rokok ilegal akan terus diperkuat dan dimajukan setelah kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Suahasil mengungkapkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menindak berbagai kegiatan ilegal semakin menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut akan menjadi bagian integral dari agenda kerja Kemenkeu ke depan.
“Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama timnya telah bekerja keras dalam penanganan ini,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, pada hari Senin, 14 September 2026.
Dia juga menekankan pentingnya penguatan penindakan terhadap aktivitas ilegal yang harus terus dilakukan. Menurut Suahasil, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada rokok ilegal tetapi juga mencakup berbagai barang dan kegiatan ilegal lainnya.
“Melihat perkembangan yang ada, penangkapan terkait aktivitas ilegal semakin meningkat dan akan terus kita dukung,” jelasnya.
Suahasil menegaskan bahwa masalah barang ilegal yang menjadi perhatian Bea Cukai sangatlah luas. Rokok hanyalah salah satu dari banyak aktivitas ilegal yang memerlukan perhatian serius.
“Barang ilegal itu tidak hanya sebatas rokok, namun ada banyak hal lain yang juga perlu kita tangani,” tambahnya.
Menurut Suahasil, penanganan terhadap aktivitas ilegal ini merupakan bagian dari tugas Kemenkeu dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan stabilitas ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suahasil setelah Presiden Prabowo Subianto melantik dirinya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.
Sebelum kembali menjabat sebagai Menkeu, Suahasil telah berperan sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.
Dengan latar belakang yang kuat di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan pengalaman di Kementerian Keuangan, Suahasil kini mendapatkan amanah baru untuk memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan keuangan negara.