Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, mengumumkan rencana untuk melakukan pemotongan gaji bagi para menteri sebagai bagian dari strategi penghematan untuk mengurangi defisit anggaran negara. Langkah ini disampaikan melalui laporan dari stasiun televisi BFMTV pada Rabu.
Lecornu dijadwalkan untuk mengajukan rancangan undang-undang anggaran tahun 2027 kepada parlemen pada akhir September mendatang, yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah-langkah fiskal yang akan diambil.
Selain itu, pemotongan gaji sebesar 10 persen untuk para senator dan anggota dewan majelis rendah juga sedang dipertimbangkan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah anggaran.
Meskipun langkah-langkah ini diperkirakan tidak akan secara signifikan mengurangi defisit anggaran, tindakan tersebut tetap mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan yang diperlukan di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Pemotongan gaji menteri terakhir kali dilakukan pada tahun 2012, saat Presiden Francois Hollande menjabat. Pada waktu itu, gaji menteri dipangkas sebesar 30 persen, dari 14.200 euro (sekitar 290 juta rupiah) per bulan menjadi 9.900 euro (sekitar 200 juta rupiah).
Pada akhir bulan Juni, utang publik Prancis mencatatkan rekor baru dengan melampaui angka 3,5 triliun euro, menandakan situasi ekonomi yang semakin memprihatinkan.
Bank Sentral Prancis telah memberikan peringatan bahwa negara ini berisiko menghadapi krisis fiskal yang serius jika tidak ada tindakan segera untuk mengatasi defisit anggaran yang terus membengkak.