Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di seluruh daerah. Salah satu fokus utama dari upaya ini adalah pengendalian inflasi dan penguatan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan program prioritas yang ditetapkan secara nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada tanggal 30 September 2026.
Ribka menekankan bahwa keberlanjutan dalam pembangunan memerlukan konsistensi yang kuat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting agar setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. “Konsistensi dalam perencanaan sangatlah krusial,” tegas Ribka.
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi mengenai pengendalian inflasi setiap minggu, yang melibatkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah gejolak inflasi yang dapat menghambat proses pembangunan.
“Tujuan utama kami adalah menjaga inflasi di daerah, mengendalikan kenaikan harga barang, dan memastikan semua proses pembangunan dapat berlangsung dengan baik di setiap daerah,” ungkapnya.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, Kemendagri juga berperan aktif dalam memantau pertumbuhan ekonomi di daerah. Ribka menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri telah membentuk sebuah tim khusus untuk memantau pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa program serta intervensi dari pemerintah pusat bisa diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah.
“Di Kementerian Dalam Negeri, kami telah membentuk tim yang bertugas untuk mengikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi, agar semua program dari Presiden yang berkaitan dengan transformasi ekonomi dan intervensi pemerintah pusat dapat diterapkan secara efektif di daerah,” tambahnya.
Ribka menegaskan pentingnya penguatan ekonomi daerah yang sejalan dengan agenda strategis nasional, seperti pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan hilirisasi sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, sinkronisasi dalam perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program-program nasional dapat memberikan dampak yang signifikan di tingkat lokal.