Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sedang melanjutkan proyek pembangunan delapan tower hunian vertikal yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, yang terletak di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa proyek ini akan mencakup lahan seluas 68.390 meter persegi. Dari total area tersebut, bangunan akan mencapai luas 82.666 meter persegi, terdiri dari delapan tower yang mampu menampung total 288 unit tinggal. Setiap unit hunian dirancang dengan luas 190 meter persegi.
Basuki menambahkan bahwa pembangunan delapan tower hunian ini berpotensi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, khususnya di IKN.
“Saat ini terdapat sekitar 10.000 lapangan pekerjaan yang tersedia di IKN, dan pelaksanaan proyek ini memiliki peluang besar untuk memperluas kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal bagi masyarakat di sekitarnya,” jelas Basuki dalam keterangannya pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam proyek pembangunan delapan tower hunian vertikal di kawasan ASN tersebut, PT Nindya Karya (Persero) kembali berkontribusi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang dilakukan pada Rabu, 14 Oktober 2026, melalui inisiatif dari badan usaha (unsolicited PPP).
Direktur Utama Nindya Karya, Firmansyah, menegaskan bahwa delapan tower ini, yang dikelola oleh anak perusahaan Nindya Karya, yaitu PT Nindya Estate Management, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal ASN dan mendukung ekosistem pemerintahan di IKN.
Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada OIKN atas kepercayaan yang diberikan kepada Nindya Karya serta menekankan pentingnya proyek ini bagi pengembangan IKN.
“Pembangunan delapan tower hunian ini sangat krusial untuk mempersiapkan fasilitas tempat tinggal bagi ASN, serta meningkatkan kualitas hidup di IKN,” ungkap Firmansyah.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis & Sumber Daya Manusia Nindya Karya, Eduard Batubara, menjelaskan bahwa proyek ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema KPBU, yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur strategis dengan tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan orientasi pada kinerja jangka panjang.
“Nindya Karya berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas terbaiknya, serta menerapkan standar konstruksi yang unggul. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek ini diselesaikan tepat waktu, memenuhi standar kualitas yang tinggi, dan mengutamakan keselamatan di setiap tahapannya,” pungkasnya.