Mesir menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan menggunakan Terusan Suez maupun aset-aset strategis lainnya untuk melunasi utang pemerintah. Penegasan ini disampaikan dalam konteks bahwa jalur air yang sangat vital itu tidak akan terlibat dalam rencana semacam itu.
Pernyataan resmi dari kabinet tersebut muncul setelah adanya usulan yang beredar, yang mengindikasikan kemungkinan pengalihan beberapa aset negara kepada Bank Sentral Mesir sebagai kompensasi untuk pengurangan utang domestik pemerintah.
Kabinet menilai usulan tersebut hanya sebagai “pandangan pribadi” dan bukan merupakan kebijakan resmi pemerintah. Dalam pernyataan itu, mereka menegaskan bahwa ide tersebut “tidak bisa diterima dan tidak akan dilaksanakan,” seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Ajansi pada Senin, 31 Agustus 2026.
Pemerintah menunjukkan sikap tegas terkait Terusan Suez, dengan menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menjual, menjaminkan, atau mengalihkan kepemilikan jalur air tersebut demi pelunasan utang.
Ditekankan bahwa terusan ini berkaitan erat dengan aspek keamanan nasional dan kedaulatan Mesir, serta memainkan peranan sangat penting dalam perekonomian negara dan perdagangan internasional.
Selain itu, pemerintah juga menolak gagasan umum tentang pengalihan aset negara kepada Bank Sentral Mesir, berargumen bahwa pemindahan aset dan kewajiban antar lembaga publik tidak akan mengurangi total utang negara.
Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa masalah utang publik harus dikelola melalui restrukturisasi utang, pengelolaan biaya layanan utang, likuiditas domestik, serta dampaknya terhadap kebijakan fiskal dan moneter secara keseluruhan.
Hassan Heikal, yang merupakan penasihat perdana menteri, mengemukakan ide tersebut pada hari Sabtu lalu. Ia menyarankan agar Mesir mempertimbangkan pemanfaatan saham di perusahaan milik negara atau bahkan Terusan Suez untuk mengatasi utang domestiknya dengan cara mengalihkan kewajiban terkait kepada Bank Sentral Mesir.
Heikal juga mengacu pada penyelesaian utang yang baru-baru ini dilakukan oleh Otoritas Media Nasional Mesir, yang sebelumnya dikenal sebagai Maspero, sebagai model yang mungkin dapat diadopsi dalam pelaksanaan gagasan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kesepakatan untuk melunasi utang sebesar 88,3 miliar Pound Mesir (setara dengan Rp30,7 triliun) yang dimiliki oleh otoritas tersebut terhadap Bank Investasi Nasional, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut mengenai ketentuan penyelesaian atau aset yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.