Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifah Fauzi, baru-baru ini mengungkapkan permohonan maafnya menyusul kritik yang muncul setelah insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Pada kesempatan tersebut, Arifah mendapat sorotan tajam dari publik terkait usulannya mengenai penempatan gerbong wanita KRL di tengah rangkaian kereta.
Dalam sebuah video yang dipublikasikan, Arifah mengakui bahwa komentarnya tidak sensitif dan dapat menyinggung perasaan korban serta masyarakat luas.
“Sehubungan dengan pernyataan saya setelah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan itu kurang tepat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada korban dan keluarga yang merasa tersakiti atau tidak nyaman dengan pernyataan saya,” ungkapnya dalam video tersebut, yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian PPPA pada Rabu, 29 April 2026.
Arifah menegaskan bahwa tidak ada niat untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Ia juga menekankan bahwa dalam situasi yang penuh duka seperti ini, perhatian utama seharusnya diberikan kepada keselamatan, penanganan, dan empati terhadap para korban.
“Tidak ada maksud dari saya untuk mengesampingkan keselamatan penumpang lainnya. Saya sepenuhnya memahami bahwa dalam kondisi duka seperti ini, prioritas utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, adalah hal yang paling penting,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arifah juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada penanganan yang terbaik untuk para korban, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan penanganan yang optimal bagi semua korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, seluruh proses penanganan akan dilakukan secara cepat, adil, dan menyeluruh,” jelasnya.
Dalam pengumumannya, Kementerian PPPA juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi para korban, terutama anak-anak dan keluarga yang terdampak oleh tragedi ini. Mereka memastikan bahwa hak-hak korban akan tetap menjadi perhatian utama di tengah situasi yang sulit ini.
“Kementerian PPPA hadir untuk memastikan bahwa hak-hak korban dan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat tragedi ini tidak terabaikan. Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kementerian PPPA berkomitmen untuk memberikan dukungan psikologis, perlindungan, serta bantuan yang diperlukan, terutama bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma,” ujarnya.