Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, mengajukan permohonan agar pemilihan presiden (pilpres) segera dilaksanakan, meskipun negara tersebut masih terlibat dalam konflik bersenjata dengan Rusia.
Pernyataan Fedorov ini dianggap sebagai bentuk tantangan politik yang paling signifikan terhadap Presiden Volodymyr Zelenskyy sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai.
“Demokrasi tidak seharusnya tertekan oleh Rusia. Kami berjuang untuk menjaga identitas kami sebagai negara Eropa yang merdeka,” ungkap Fedorov, yang berusia 35 tahun, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh BBC. Sejak pecahnya perang pada Februari 2022, Ukraina telah berada dalam status darurat militer, yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan pilpres.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Zelenskyy, pernyataan Fedorov muncul tak lama setelah ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Menhan, yang baru dijalaninya selama enam bulan.
Hingga saat ini, Volodymyr Zelenskyy belum memberikan respons resmi terhadap pernyataan tersebut. Pemecatan Fedorov memicu aksi demonstrasi di beberapa daerah di Ukraina. Seorang sumber yang berasal dari kantor kepresidenan menyatakan kepada BBC bahwa merencanakan pilpres di tengah serangan rudal dan drone Rusia merupakan hal yang “sangat tidak masuk akal” dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap situasi.
Fedorov juga menyoroti isu korupsi yang menurutnya telah merugikan kekuatan militer Ukraina. Ia menjelaskan bahwa praktik korupsi menghambat distribusi senjata dan peralatan ke pasukan, yang berdampak negatif pada kemampuan Kyiv untuk memenangkan perang.
Ia menggambarkan situasi yang dihadapi Ukraina saat ini sebagai sebuah “krisis dalam tata kelola sistemik” dan menekankan pentingnya mengatasi “ketakutan terhadap perubahan” yang menghambat kemajuan.
Fedorov mengingatkan akan bahaya yang timbul ketika masyarakat beranggapan bahwa pengangkatan pejabat lebih didasarkan pada loyalitas kepada sistem ketimbang pada profesionalisme, kinerja, dan kemampuan untuk membawa perubahan yang positif.
Sekitar seratus demonstran berkumpul di depan gedung parlemen Ukraina pada Rabu pagi, 19 Agustus 2026. Mereka menyuarakan tuntutan agar Mykhailo Fedorov diangkat kembali sebagai Menhan dan mendesak adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Sebagai seorang politikus muda yang karismatik, Fedorov dikenal luas. Selama menjabat sebagai Menhan, ia mendapat pujian karena membawa semangat baru ke kementerian, mendorong upaya pemberantasan korupsi, menantang struktur militer yang dianggap usang, serta memperluas penggunaan teknologi dalam konteks peperangan.
Pemecatannya pada pertengahan Juli 2026 diperkirakan berkaitan dengan ketegangan yang terjadi antara dirinya dan panglima tertinggi angkatan darat, Oleksandr Syrskyi. Beberapa hari setelah pemecatan Fedorov, Syrskyi juga digantikan, sementara demonstrasi yang menuntut pengembalian Fedorov ke jabatannya terus berlangsung.