Jakarta – Ahmad Khozinudin, seorang advokat, baru-baru ini mendesak Fraksi PDIP di DPR untuk memulai langkah pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden. Desakan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024. Khozinudin menyampaikan pendapatnya di depan Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dia menyatakan bahwa PDIP memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan tersebut karena statusnya sebagai pemenang dalam Pemilihan Legislatif 2024. Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi partai untuk memainkan perannya.
Khozinudin berpendapat bahwa PDIP memiliki posisi strategis di DPR untuk memulai diskusi mengenai pemakzulan Gibran. Dengan jumlah kursi yang signifikan, dia meyakini partai tersebut dapat mengambil inisiatif dalam hal ini.
“Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak, PDIP seharusnya tidak hanya menghormati keputusan MK, tetapi juga mengambil langkah konkret melalui DPR untuk memproses pemakzulan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, “Jika PDIP berkoalisi dengan Gerindra, dan kemudian mendekati Golkar, maka itu sudah cukup untuk memulai proses pemakzulan. Dengan dukungan dua pertiga mayoritas, kita dapat segera menuntaskan persoalan ini untuk kebaikan bangsa,” ungkap Khozinudin di hadapan awak media.
Lebih lanjut, dia menganggap bahwa PDIP memiliki tanggung jawab moral terkait pencalonan Gibran, meskipun partai ini tidak secara langsung mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Khozinudin menekankan bahwa meskipun PDIP tidak mendukung Gibran, partai tersebut memiliki keterkaitan historis dengan Gibran dan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang pernah menjadi kader PDIP.
Dia juga berharap bahwa jika PDIP mengambil langkah untuk memulai pembahasan pemakzulan Gibran, ini akan menjadi cara untuk membersihkan ‘dosa masa lalu’ partai.
“Walaupun pada Pilpres 2024, Gibran tidak diusung oleh PDIP, kita tidak bisa melupakan bahwa kepemimpinan Gibran tidak terlepas dari pengaruh Joko Widodo, yang juga memiliki hubungan dengan PDIP,” tambahnya.
“Untuk itu, agar PDIP bisa menebus kesalahan masa lalu, seperti membawa Joko Widodo ke panggung politik, PDIP harus proaktif dalam menginisiasi proses pemakzulan dengan memanfaatkan hak untuk mengemukakan pendapat,” jelas Khozinudin.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah diterima oleh pengurus PDIP untuk menyerahkan surat resmi mengenai usulan pemakzulan Gibran.