Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi situasi darurat terkait pelecehan seksual. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari institusi pendidikan seperti kampus dan pesantren, hingga lingkungan kerja.
Sarmuji menegaskan bahwa pelecehan seksual kini bukanlah peristiwa yang sporadis, melainkan telah menjadi pola yang terus berulang dan meluas di berbagai aspek kehidupan. Kejadian-kejadian ini mencerminkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi krisis terkait masalah pelecehan seksual, dan perlu adanya tindakan nyata untuk menangani situasi ini.
Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh menyerah dalam menghadapi masalah ini. Sarmuji mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta pembentukan satuan tugas pencegahan di setiap lembaga pendidikan dan tempat kerja. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan mendukung korban.
Lebih lanjut, Sarmuji menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap institusi. Menurutnya, setiap lembaga, baik dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja, harus bertanggung jawab atas tindakan pelecehan yang terjadi. Tidak seharusnya ada upaya untuk menutupi kasus demi menjaga citra institusi, karena transparansi justru menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
Sarmuji juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak ragu dalam menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Menurutnya, efek jera sangat diperlukan untuk menghentikan siklus kekerasan seksual yang terus berulang.
Ia menambahkan bahwa Polri, khususnya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), perlu lebih responsif dan proaktif dalam menangani laporan terkait kekerasan seksual. Penanganan yang lambat atau tidak sensitif dapat membuat korban merasa semakin tertekan dan enggan untuk bersuara.
Sarmuji mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan keberanian korban dalam melapor. Kerja sama yang erat antara lembaga pendidikan, dunia kerja, dan kepolisian diperlukan untuk melakukan edukasi secara sistematis. Korban harus diyakinkan bahwa mereka tidak sendirian dan dapat berbicara tanpa rasa takut.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan literasi seksual yang sehat sejak usia dini. Sarmuji berpendapat bahwa pencegahan harus dimulai dari hulu. Edukasi tentang relasi yang sehat, penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia, serta kesadaran hukum harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.