Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) akibat penghematan energi akan disampaikan secara resmi pada Selasa, 31 Maret 2026.
Tito menyampaikan kepada wartawan di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, bahwa masyarakat diminta untuk bersabar. Ia menambahkan, pengumuman resmi mengenai kebijakan tersebut kemungkinan besar akan dilakukan besok, tetapi ia tidak ingin mendahului informasi lebih lanjut.
Meskipun Tito enggan membocorkan rincian mengenai kebijakan WFH, ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan panduan yang lebih jelas kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan ini.
“Iya, pasti ada imbauan untuk pemerintah daerah,” ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memastikan bahwa pemerintah akan mengumumkan kebijakan WFH sebelum bulan Maret berakhir.
“Akan ada pengumuman tentang kebijakan WFH sebelum akhir bulan ini,” papar Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Jumat, 27 Maret 2026.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi harga energi yang berfluktuasi di tingkat global.
Airlangga menjelaskan bahwa skema WFH ini direncanakan untuk diterapkan satu hari dalam seminggu bagi ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara itu, untuk sektor swasta, penerapan kebijakan ini akan bersifat imbauan dan tidak wajib.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Ia bahkan berpendapat bahwa kebijakan WFH dapat mendukung efisiensi dalam penggunaan energi.
Menurut Purbaya, dari perspektif fiskal dan aktivitas ekonomi, dampak kebijakan WFH terhadap produktivitas nasional dapat diminimalisir jika diterapkan dengan bijaksana.
“Enggak akan mengganggu, asalkan kita memilih dengan cermat. Misalnya, jika kita memilih hari Jumat, pasti ada penghematan BBM, meskipun saya tidak mengetahui detail persentasenya karena bisa berubah tergantung harga minyak,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 27 Maret 2026.
Purbaya juga menjelaskan bahwa sektor-sektor strategis, seperti industri manufaktur dan layanan publik, akan tetap beroperasi secara normal. Hal ini disebabkan tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara remote.
Lebih lanjut, penerapan WFH diharapkan dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak melalui pengurangan mobilitas masyarakat, meskipun besarnya penghematan tetap tergantung pada harga minyak saat itu.
