Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa rencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang berada dalam desil 9 dan 10 masih dalam tahap validasi data.
“Pembatasan penggunaan Pertalite ini masih dalam kajian. Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami perlu memastikan bahwa data yang kami miliki valid,” ujar Bahlil di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang memeriksa akurasi data mengenai desil tersebut untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Bahlil berharap dengan adanya validasi data yang tepat, pemerintah dapat mencapai tujuannya untuk menyalurkan Pertalite secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Harapan kami adalah agar kebijakan ini dapat berjalan baik. Namun, jika data yang digunakan tidak valid, maka implementasi kebijakan bisa melenceng dari tujuan yang diharapkan,” tuturnya.
Diketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, yang merupakan sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp 318,9 triliun. Jika ditambahkan dengan kompensasi, total anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp 381,3 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa langkah pembatasan terhadap subsidi BBM untuk desil 10 diperkirakan dapat menghemat hingga 10 persen dari total anggaran subsidi energi. Pembatasan ini bertujuan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Purbaya juga menjelaskan bahwa pengendalian subsidi BBM, terutama Pertalite, akan dilakukan secara bertahap, dan sistem yang dimiliki oleh Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung kebijakan ini.
“Pengendalian subsidi BBM ini akan dilakukan dengan cara melarang masyarakat yang termasuk dalam desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite. Mereka akan diarahkan untuk menggunakan BBM non-subsidi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini pengendalian subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan, dan diharapkan dalam waktu dekat, setelah semua sistem siap, kebijakan ini dapat segera diimplementasikan.