Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan pelaksanaan moratorium atau penghentian sementara dalam pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan nikel yang masih memproduksi barang setengah jadi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi kelebihan pasokan nikel di pasar global yang telah menekan harga komoditas tersebut secara signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa mayoritas smelter nikel yang saat ini beroperasi masih menghasilkan produk dalam bentuk setengah jadi.
Bahlil menambahkan bahwa tingkat produksi smelter yang berada pada tahap tersebut hanya berkisar antara 50 hingga 60%. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena pasokan nikel saat ini telah melampaui permintaan di pasar.
Kelebihan pasokan nikel diperkirakan mencapai sekitar 2,5 juta ton. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap harga nikel di tingkat dunia.
“Situasi ini menciptakan oversupply, yang mengakibatkan penurunan harga. Oleh karena itu, kami akan meninjau kembali industri yang menghasilkan produk setengah jadi dan mempertimbangkan untuk menerapkan moratorium, sambil memprioritaskan pengembangan industri dengan produk hilir yang lebih siap,” jelas Bahlil saat menghadiri acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya akan membatasi pembangunan smelter baru yang memproduksi barang setengah jadi, tetapi juga akan mengatur volume produksi nasional berdasarkan kondisi pasokan dan permintaan di pasar internasional.
Ia menekankan bahwa kapasitas terpasang sebuah smelter tidak berarti harus dimanfaatkan secara maksimal.
Apabila pasar masih mengalami oversupply, pemerintah akan menyesuaikan tingkat produksi agar tidak ada pasokan berlebih yang semakin menekan harga komoditas.
“Walaupun kapasitas terpasang, misalnya, mencapai 10, mungkin produksi yang akan terjadi tidak akan mencapai angka tersebut selama oversupply masih ada. Ini adalah langkah yang akan kami terapkan. Jika kami terus mengikuti permintaan smelter tanpa kontrol, harga kami pasti akan jatuh,” tambahnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kapasitas industri pengolahan nikel dan kebutuhan pasar yang ada. Pengaturan dalam produksi menjadi salah satu solusi ketika pasokan global masih melebihi permintaan yang ada.