Jakarta – Berita mengenai pencabutan sertifikat mualaf yang dimiliki oleh Richard Lee kini menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat setelah Hanny Kristianto mengeluarkan pernyataan terbuka melalui media sosial pada Minggu, 3 Mei 2026.
Dalam postingannya, Hanny Kristianto menegaskan bahwa keputusan untuk mencabut sertifikat tersebut bukanlah suatu hal yang unik. Ia menjelaskan bahwa tindakan serupa telah diambil terhadap beberapa individu lainnya dengan alasan tertentu.
“Kami sudah pernah melakukan pencabutan sertifikat mualaf, dan bukan hanya sertifikat @dr.richard_lee,” tulisnya di Instagram, seperti yang dikutip pada Senin, 4 Mei 2026.
Ia juga ingin mengoreksi pandangan publik yang mengaitkan pencabutan ini dengan perilaku pribadi seseorang. Menurutnya, keputusan tersebut tidak berhubungan dengan pelanggaran moral seperti maksiat atau kelalaian dalam menjalankan ibadah.
“Kami melakukan ini bukan karena masih mengunjungi tempat hiburan malam, bukan karena terlibat dalam maksiat atau berzinah, dan bukan juga karena meninggalkan salat fardhu, termasuk salat Jumat,” tambahnya.
Hanny Kristianto kemudian menjelaskan beberapa faktor administratif yang menjadi alasan di balik pencabutan tersebut. Salah satu poin yang disorot adalah ketidakaktifan pemilik sertifikat dalam memanfaatkan dokumen ini sesuai dengan fungsi yang seharusnya, terutama dalam pengurusan identitas resmi.
“Sertifikat ini tidak digunakan secara maksimal; contohnya, sudah lebih dari satu tahun tidak dipakai sebagaimana mestinya (KTP-nya hingga kini masih tercatat sebagai Katolik),” jelasnya.
Di samping itu, ia juga menyoroti penggunaan sertifikat dalam konteks yang dianggap tidak pantas, seperti dijadikan alat untuk memicu konflik di antara sesama Muslim melalui jalur hukum.
“Sertifikat ini digunakan sebagai alat untuk menyerang atau melaporkan sesama Muslim kepada pihak kepolisian dan pengadilan, dan kami tidak ingin terlibat dalam perselisihan di antara sesama Muslim,” tegasnya.
Alasan lain yang diungkapkan adalah ketika seseorang kembali menjalankan praktik ibadah agama yang sebelumnya dianut.
“Orang tersebut kembali beribadah di gereja, bahkan telah mengakui adanya Tuhan selain Allah,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Hanny Kristianto menekankan bahwa pencabutan sertifikat ini hanya berkaitan dengan aspek administratif dan tidak mempengaruhi status keimanan individu.
“Kami mencabut sertifikat ini (bukan berarti membatalkan keislaman, hanya sekadar dokumen untuk kepentingan administrasi),” tulisnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan pembinaan kepada para mualaf, mulai dari penyediaan perlengkapan salat hingga buku panduan. Namun, menurutnya, aspek keimanan tetap di luar kendali manusia.